TRAINING LEGAL AUDIT & LEGAL OPINION Training Tata Cara Dan Metode Penelusuran Dokumen Hukum Training Simulasi Penyusunan Legal Opinion DESKRIPSI Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan hukum yang anda hadapi? Seorang corporate lawyer dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi, termasuk untuk dapat memberikan pendapat hukum dan mampu mengaudit permasalahan hukum yang ada dengan baik dan benar. Legal audit merupakan aktivitas dari proses penilain terhadap data dan fakta antar transaksi yang…
Read MoreTRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN
TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN Training Aspek Hukum Yang Menyangkut Aturan Pembebasan Tanah Training Praktek Pembebasan Lahan Dalam Konteks Hukum Pertanahan DESKRIPSI Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Dalam sejarah peradapan manusia tak henti-hentinya tanah menjadi problema-problema rumit. Luasnya dataran di Indonesia telah menjadikan persoalan tanah yang sudah tidak asing lagi sebagai persoalan yang…
Read MoreTRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN
TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN Training Aspek Hukum Yang Menyangkut Aturan Pembebasan Tanah Training Praktek Pembebasan Lahan Dalam Konteks Hukum Pertanahan TRAINING ASPEK HUKUM PERTANAHAN DESKRIPSI Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Dalam sejarah peradapan manusia tak henti-hentinya tanah menjadi problema-problema rumit. Luasnya dataran di Indonesia telah menjadikan persoalan tanah yang sudah tidak asing…
Read MoreTRAINING PELATIHAN KEPAILITAN DASAR HUKUM DAN TEKNIK PENYELESAIAN
TRAINING PELATIHAN KEPAILITAN DASAR HUKUM DAN TEKNIK PENYELESAIAN Training Dasar Hukum Dan Teknik Penyelesaian Pelatihan Kepailitan Training Tinjauan Kepailitan Secara Umum TUJUAN Kepailitan merupakan prosedur hukum yang digunakan sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan, setelah seseorang menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Kepailitan bisa mengakibatkan penyitaan properti jika ternyata properti itu merupakan jaminan gadai yang belum dibayar. Training ini akan memberikan pemahaman mengenai dasar hukum kepailitan hingga langkah penanganan adanya…
Read MoreTRAINING PENGENDALIAN MUTU DAN ASPEK HUKUM PADA PROYEK KONSTRUKSI
TRAINING PENGENDALIAN MUTU DAN ASPEK HUKUM PADA PROYEK KONSTRUKSI Training Quality Control Training Aspek Hukum Pada Proyek Kontruksi DESKRIPSI Pembangunan suatu proyek konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor seringkali tidak sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan lain yang tertuang pada dokumen kontrak. Hal ini dapat terlihat dari hasil pembangunan yang ternyata rentan mengalami kerusakan dan usia ekonomisnya lebih pendek dari perkiraan rencana semula. Apabila hal tersebut tidak segera ditangani, maka akan merugikan…
Read MoreTRAINING PENGGOLONGAN KREDIT PERBANKAN DARI KACAMATA HUKUM
TRAINING PENGGOLONGAN KREDIT PERBANKAN DARI KACAMATA HUKUM Training Kolektibilitas Kredit Training Kredit Perbankan Deskripsi Kolektibilitas kredit merupakan penggolongan kredit dengan membagi atau memisah-misahkan kredit/pinjaman berdasarkan kelancaran atau ketidaklancaran pengembalian kredit atau pinjaman tersebut baik pokok ataupun bunganya. Hal ini ditujukan untuk mengetahui dan mendapat gambaran yang nyata tentang keadaan dan kondisi kredit kredit/pinjaman yang telah diberikan kepada masyarakat sebagai pemakai dana sekaligus untuk melihat keseriusan kreditur dalam menangani kreditnya. Materi…
Read MoreTRAINING PENANGANAN PIUTANG BERMASALAH MENURUT KETENTUAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TRAINING PENANGANAN PIUTANG BERMASALAH MENURUT KETENTUAN HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA Training Penanganan Piutang Bermasalah Training Konsepsi Piutang Merchantile Athletic Club, Jakarta | Kamis, 10 Desember 2009 | Rp. 1.500.000,- MATERI Konsep dan Konsepsi Piutang, Piutang Bermasalah dan Penanganannya. 1. Perikatan, Perjanjian, Pertanggungjawaban perdata, penjaminan dan agunan menurut hukum Indonesia 2. Pengenalan mengenai Piutang, Piutang Bermasalah dan penyebabnya 3. Berbagai Alternatif penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah 4. Eksekusi agunan Keberadaan dan…
Read MoreTRAINING PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) DI LINGKUNGAN BIROKRASI PEMERINTAH, LEMBAGA NEGARA, KEMENTRIAN DAN PEMDA
TRAINING PENYUSUNAN STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) DI LINGKUNGAN BIROKRASI PEMERINTAH, LEMBAGA NEGARA, KEMENTRIAN DAN PEMDA Training Business Process Dan Sop Di Lingkungan Birokrasi Pemerintah Training Penyusunan Business Process DESCRIPTION Pedoman atau manual SOP adalah salah satu modal paling penting bagi organisasi untuk mengendalikan seluruh keputusan dan kegiatan yang dilakukannya agar lebih sistematis dan efektif. Semakin besar organisasi, semakin besar pula tuntutan untuk mempunyai perangkat kontrol yang memadai. Aspek operasi harus…
Read MoreTRAINING PERANCANGAN PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TRAINING PERANCANGAN PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Training Legal Drafting Training Peraturan Perundang-Undangan DESKRIPSI Legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan,teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hirarki peraturan perundang-undangan. Seluruh jenis peraturan perundang-undangan tersebut dirancang atau dirumuskan oleh kekuasaan legislatif bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif. Dengan demikian kemampuan atau keahlian dalam merancang peraturan perundang-undangan…
Read MoreTRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGISLATIVE DRAFTING)
TRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGISLATIVE DRAFTING) Training Pemahaman Pokok Hukum Peraturan Perundang-Undangan Training Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pendahuluan Di samping pengetahuan akan ilmu hukum, merancang peraturan perundang-undangan memerlukan keahlian tersendiri. Ini karena memindahkan suatu kebijakan (policy) dalam arti luas ke dalam bentuk normatif yang tersusun sedemikian rupa dalam suatu naskah perundang-undangan baik berupa undang-undang, peraturan daerah, atau jenis peraturan perundang-undangan lain memang bukan hal mudah. Diperlukan pengetahuan tentang teknik menyusun normanya,…
Read More
