TRAINING PERATURAN PEMERINTAH NO 53 TAHUN 2010 DEFINISI TRAINING DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Training Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi yang mengatur disiplin pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Peraturan ini menetapkan berbagai ketentuan mengenai tata cara, sanksi, serta hak dan kewajiban PNS dalam menjalankan tugasnya. Memahami peraturan ini sangat penting bagi pegawai negeri, manajer SDM, dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber…
Read MoreTRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
TRAINING PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DEFINISI TRAINING PENYUSUNAN REGULASI Training Perancangan Peraturan Perundang-Undangan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses dan teknik dalam merancang peraturan perundang-undangan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam menciptakan kerangka hukum yang jelas, mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan peraturan,…
Read MoreTRAINING PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN
TRAINING PENYUSUNAN HUKUM KONTRAK PERUSAHAAN DEFINISI TRAINING PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS Training Penyusunan Hukum Kontrak Perusahaan dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan praktik penyusunan kontrak yang efektif dalam konteks bisnis. Kontrak adalah alat penting yang digunakan perusahaan untuk melindungi hak dan kewajiban mereka, serta mengatur hubungan dengan pihak ketiga. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu peserta memahami aspek-aspek hukum yang terlibat dalam penyusunan kontrak dan memberikan keterampilan praktis untuk…
Read MoreTRAINING PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI
TRAINING PENGADAAN LAHAN: KEBIJAKAN DAN REGULASI DEFINISI TRAINING PENGADAAN LAHAN Training Pengadaan Lahan: Kebijakan dan Regulasi dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang proses, prosedur, dan regulasi terkait pengadaan lahan di Indonesia. Pengadaan lahan sering kali melibatkan aspek hukum yang kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Pelatihan ini mengulas kebijakan pemerintah dan regulasi terkini, seperti Undang-Undang Pengadaan Tanah dan aturan turunannya, guna memastikan peserta mampu mengelola proses…
Read MoreTRAINING PENERAPAN PRINSIP PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)
TRAINING PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM KONTRAK DALAM PENYUSUNAN KONTRAK KERJASAMA OPERASIONAL (KSO) GUNA OPTIMALISASI DAN PENGURANGAN RISIKO ANTAR PERUSAHAAN DEFINISI TRAINING PRINSIP HUKUM KONTRAK KSO Training Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak dalam Penyusunan Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar hukum dan strategi penyusunan kontrak kerjasama. KSO merupakan bentuk kerja sama antara dua atau lebih perusahaan dengan tujuan mencapai sinergi bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Dalam praktiknya, perjanjian…
Read MoreTRAINING PELATIHAN LITIGASI
TRAINING PELATIHAN LITIGASI DEFINISI TRAINING PROSES LITIGASI Training Pelatihan Litigasi bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis dalam menangani proses litigasi atau penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Litigasi mencakup proses hukum perdata, pidana, maupun tata usaha negara, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang prosedur hukum, strategi, serta etika dalam beracara. Pelatihan ini dirancang untuk membantu peserta memahami setiap tahap litigasi, mulai dari penyusunan gugatan, pengajuan bukti, hingga pembacaan putusan. Selain itu,…
Read MoreTRAINING PELATIHAN HUKUM UNTUK NON HUKUM
TRAINING PELATIHAN HUKUM UNTUK NON HUKUM DEFINISI TRAINING PEMAHAMAN HUKUM BAGI NON-HUKUM Training Pelatihan Hukum untuk Non Hukum dirancang bagi profesional yang tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, namun perlu memahami aspek hukum dalam pekerjaannya. Program ini bertujuan untuk memberikan wawasan praktis mengenai dasar-dasar hukum dan regulasi yang relevan dengan berbagai industri, seperti perbankan, konstruksi, migas, dan manajemen perusahaan. Pemahaman tentang aspek legal sangat penting untuk menghindari potensi risiko hukum…
Read MoreTRAINING MANAJEMEN PENANGANAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DEFINISI TRAINING PENYELESAIAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL Training Manajemen Penanganan Perselisihan Hubungan Industrial bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai strategi dan teknik penyelesaian perselisihan antara pekerja dan perusahaan. Perselisihan hubungan industrial bisa melibatkan berbagai isu, seperti ketidaksepakatan mengenai upah, status kerja, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan untuk menangani konflik secara efektif agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Melalui pelatihan ini, peserta akan mempelajari…
Read MoreTRAINING LEGAL AUDIT & LEGAL OPINIION DRAFTING
DEFINISI TRAINING AUDIT HUKUM Training Legal Audit & Legal Opinion Drafting adalah program yang dirancang untuk memberikan peserta pemahaman mendalam tentang proses audit hukum dan teknik penyusunan opini hukum. Legal audit merupakan suatu evaluasi yang dilakukan untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku, sementara opini hukum adalah dokumen yang memberikan analisis dan pendapat mengenai aspek hukum tertentu dalam konteks bisnis atau transaksi. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali…
Read MoreTRAINING LEGAL ASPECT ON DIRECTORS’ AND COMMISSIONERS’ DUTIES AND LIABILITIES
DEFINISI TRAINING TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS Training Legal Aspect on Directors’ and Commissioners’ Duties and Liabilities adalah program yang dirancang untuk memberikan peserta pemahaman mendalam tentang tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh direktur dan komisaris dalam suatu perusahaan. Dalam konteks tata kelola perusahaan yang baik, penting bagi para pemimpin perusahaan untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta potensi tanggung jawab hukum yang dapat timbul dari keputusan dan tindakan mereka.…
Read More
