INCOTERMS 2020 JOGJA
Hafidz Fauzi

Incoterms 2020 dalam Perdagangan Internasional: Perbedaan EXW, FOB, CIF, dan DDP

Dalam kegiatan perdagangan internasional, kesepakatan antara eksportir dan importir tidak hanya berkaitan dengan harga barang, jumlah pesanan, dan metode pembayaran. Kedua belah pihak juga perlu memahami siapa yang bertanggung jawab atas pengangkutan barang, pembayaran biaya pengiriman, pengurusan dokumen ekspor-impor, asuransi, serta risiko apabila barang mengalami kerusakan atau kehilangan selama perjalanan. Untuk mengatur pembagian tanggung jawab tersebut, dunia perdagangan internasional menggunakan ketentuan yang dikenal sebagai Incoterms (International Commercial Terms). Ketentuan ini menjadi pedoman penting bagi eksportir, importir, perusahaan logistik, freight forwarder, perusahaan pelayaran, dan pihak lain yang terlibat dalam transaksi lintas negara.

Salah satu versi yang banyak digunakan dalam perdagangan global adalah Incoterms 2020, yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC). Ketentuan ini menjelaskan pembagian kewajiban antara penjual dan pembeli, terutama terkait penyerahan barang, perpindahan risiko, biaya transportasi, pengurusan kepabeanan, dan kewajiban asuransi. Di antara sebelas ketentuan Incoterms 2020, terdapat empat istilah yang sering digunakan dalam transaksi ekspor-impor, yaitu EXW (Ex Works), FOB (Free On Board), CIF (Cost, Insurance and Freight), dan DDP (Delivered Duty Paid).

Keempat istilah tersebut memiliki karakteristik dan konsekuensi yang berbeda. EXW memberikan tanggung jawab relatif besar kepada pembeli sejak barang disediakan di lokasi penjual. FOB mengatur penyerahan barang ketika barang telah dimuat ke atas kapal. CIF mewajibkan penjual membayar biaya pengangkutan dan asuransi hingga pelabuhan tujuan, meskipun risiko berpindah lebih awal. Sementara itu, DDP menempatkan sebagian besar tanggung jawab pengiriman dan pengurusan impor pada penjual. Memahami perbedaan EXW, FOB, CIF, dan DDP sangat penting agar perusahaan dapat menentukan skema transaksi yang sesuai, menghitung biaya perdagangan secara akurat, mengurangi potensi sengketa, serta mengelola risiko dalam rantai pasok internasional.

INCOTERMS 2020 JOGJA

1. Pengertian Incoterms 2020 dalam Perdagangan Internasional

Incoterms 2020 merupakan seperangkat aturan perdagangan internasional yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC) untuk menjelaskan pembagian kewajiban antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang. Istilah Incoterms berasal dari International Commercial Terms. Aturan ini membantu perusahaan memahami batas tanggung jawab masing-masing pihak selama proses pengiriman barang dari negara asal menuju lokasi tujuan.

Dalam praktiknya, Incoterms 2020 mengatur beberapa aspek utama, yaitu:

  1. Tempat penyerahan barang: Menentukan lokasi ketika penjual dianggap telah memenuhi kewajiban penyerahan barang.
  2. Perpindahan risiko: Menentukan kapan risiko kehilangan atau kerusakan barang beralih dari penjual kepada pembeli.
  3. Pembagian biaya: Menentukan pihak yang bertanggung jawab membayar biaya pengangkutan, penanganan barang, dan biaya lainnya.
  4. Pengurusan kepabeanan: Menjelaskan pihak yang bertanggung jawab terhadap formalitas ekspor dan impor.
  5. Asuransi pengangkutan: Menentukan apakah penjual memiliki kewajiban menyediakan perlindungan asuransi.
  6. Kewajiban transportasi: Menjelaskan pihak yang harus mengatur dan membayar pengangkutan barang.

Incoterms 2020 terdiri dari sebelas ketentuan yang dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan jenis transportasi.

  1. Ketentuan untuk semua moda transportasi
  • EXW (Ex Works).
  • FCA (Free Carrier).
  • CPT (Carriage Paid To).
  • CIP (Carriage and Insurance Paid To).
  • DAP (Delivered at Place).
  • DPU (Delivered at Place Unloaded).
  • DDP (Delivered Duty Paid).
  1. Ketentuan khusus transportasi laut dan perairan pedalaman
  • FAS (Free Alongside Ship).
  • FOB (Free On Board).
  • CFR (Cost and Freight).
  • CIF (Cost, Insurance and Freight).

Pembagian tersebut penting karena tidak semua Incoterms cocok digunakan untuk setiap metode pengiriman. EXW dan DDP dapat digunakan untuk berbagai moda transportasi, sedangkan FOB dan CIF secara khusus diperuntukkan bagi pengiriman melalui laut atau perairan pedalaman.

2. Tujuan dan Fungsi Incoterms 2020

Penggunaan Incoterms 2020 bertujuan menciptakan keseragaman pemahaman mengenai tanggung jawab penjual dan pembeli dalam transaksi internasional. Tanpa ketentuan yang jelas, eksportir dan importir dapat memiliki interpretasi berbeda mengenai siapa yang harus membayar biaya pengiriman, mengurus dokumen kepabeanan, atau menanggung kerugian apabila barang mengalami kerusakan.

Beberapa fungsi utama Incoterms 2020 adalah sebagai berikut.

  1. Memperjelas tanggung jawab eksportir dan importir

Incoterms membantu menentukan kewajiban penjual dan pembeli sejak barang dipersiapkan hingga diserahkan sesuai ketentuan yang disepakati.

  1. Mengurangi potensi perselisihan perdagangan

Dengan pembagian kewajiban yang jelas, risiko kesalahpahaman terkait biaya, pengiriman, dan penyerahan barang dapat dikurangi.

  1. Membantu perhitungan biaya ekspor-impor

Perusahaan dapat mengidentifikasi komponen biaya yang harus dimasukkan ke dalam harga jual maupun anggaran pembelian.

  1. Mempermudah koordinasi logistik internasional

Eksportir, importir, freight forwarder, perusahaan pelayaran, dan penyedia asuransi dapat memahami tanggung jawab masing-masing pihak.

  1. Membantu pengelolaan risiko pengiriman

Perusahaan dapat mengetahui kapan risiko kehilangan atau kerusakan barang beralih dari penjual kepada pembeli sehingga dapat menyiapkan perlindungan yang sesuai.

  1. Mendukung penyusunan kontrak perdagangan

Penggunaan istilah Incoterms yang tepat dapat membantu menyusun kontrak jual beli internasional secara lebih jelas dan terstruktur.

Perlu dipahami bahwa Incoterms tidak mengatur seluruh aspek kontrak perdagangan. Ketentuan ini tidak secara otomatis menentukan perpindahan kepemilikan barang, metode pembayaran, harga barang, penyelesaian sengketa, maupun konsekuensi pelanggaran kontrak.

Oleh karena itu, perusahaan tetap perlu mencantumkan ketentuan lain secara terpisah dalam perjanjian jual beli.

3. EXW (Ex Works): Tanggung Jawab Penjual Paling Minimal

EXW (Ex Works) merupakan ketentuan Incoterms 2020 yang memberikan tanggung jawab paling minimal kepada penjual. Dalam skema ini, penjual hanya berkewajiban menyediakan barang di lokasi yang telah disepakati, misalnya gudang, pabrik, atau tempat usaha penjual.

Setelah barang tersedia dan dapat diambil oleh pembeli sesuai ketentuan kontrak, tanggung jawab dan risiko pengiriman selanjutnya menjadi tanggung jawab pembeli. Dengan demikian, pembeli harus mengatur sendiri proses pengambilan barang, pemuatan ke kendaraan, pengangkutan menuju pelabuhan, pengurusan ekspor, pengiriman internasional, hingga proses impor di negara tujuan.

  1. Tanggung jawab penjual dalam EXW

Beberapa kewajiban penjual berdasarkan EXW meliputi:

  1. Menyediakan barang sesuai spesifikasi dan jumlah yang disepakati.
  2. Mengemas dan memberikan tanda atau label barang sesuai kebutuhan transaksi.
  3. Menempatkan barang di lokasi penyerahan yang telah ditentukan.
  4. Memberikan informasi yang diperlukan agar pembeli dapat mengambil barang.
  5. Memberikan dokumen komersial yang dipersyaratkan dalam kontrak.

Penjual tidak memiliki kewajiban utama untuk memuat barang ke kendaraan yang disediakan pembeli ataupun mengurus formalitas ekspor.

  1. Tanggung jawab pembeli dalam EXW

Pembeli memiliki tanggung jawab lebih besar, antara lain:

  1. Mengatur pengambilan barang dari lokasi penjual.
  2. Menanggung biaya pemuatan barang ke kendaraan.
  3. Mengurus dan membayar pengangkutan domestik.
  4. Mengurus formalitas kepabeanan ekspor.
  5. Menanggung biaya pengiriman internasional.
  6. Mengurus asuransi apabila diperlukan.
  7. Mengurus dokumen impor dan membayar bea masuk serta pajak impor.
  8. Menanggung risiko kerusakan atau kehilangan sejak barang disediakan sesuai ketentuan penyerahan EXW.
  1. Contoh penerapan EXW

Sebuah perusahaan Indonesia membeli mesin produksi dari produsen di Jerman dengan ketentuan EXW Hamburg.

Dalam transaksi tersebut, eksportir Jerman hanya menyediakan mesin di gudangnya di Hamburg. Importir Indonesia harus mengatur pengambilan mesin, transportasi menuju pelabuhan, pengurusan ekspor, pengiriman laut, serta proses kepabeanan ketika mesin tiba di Indonesia. Jika mesin mengalami kerusakan setelah disediakan untuk diambil sesuai ketentuan EXW, risiko tersebut pada prinsipnya telah berada pada pihak pembeli.

  1. Kelebihan dan kekurangan EXW

Kelebihan EXW bagi penjual adalah kewajiban logistik dan pengiriman relatif sederhana. Penjual tidak perlu mengelola transportasi internasional maupun formalitas ekspor. Bagi pembeli, EXW memberikan keleluasaan memilih perusahaan transportasi, freight forwarder, dan jalur pengiriman. Namun, kelemahannya adalah pembeli harus memahami sistem logistik dan kepabeanan di negara penjual. Hal ini dapat menjadi kendala apabila pembeli tidak memiliki perwakilan atau mitra logistik di negara asal barang.

Catatan penting: ICC menjelaskan bahwa EXW dapat menimbulkan kesulitan dalam pemuatan barang dan pengurusan ekspor. Untuk transaksi ekspor internasional, FCA sering menjadi alternatif yang lebih tepat karena penjual bertanggung jawab atas formalitas ekspor dan penyerahan kepada pengangkut sesuai tempat yang disepakati.

4. FOB (Free On Board): Risiko Berpindah Setelah Barang Berada di Atas Kapal

FOB (Free On Board) merupakan ketentuan Incoterms 2020 yang digunakan khusus untuk transportasi laut dan perairan pedalaman. Dalam ketentuan ini, penjual bertanggung jawab menyerahkan barang ketika barang telah dimuat ke atas kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman yang disepakati.

Setelah barang berada di atas kapal, risiko kehilangan atau kerusakan barang beralih dari penjual kepada pembeli. Berbeda dengan EXW, penjual dalam transaksi FOB memiliki tanggung jawab lebih besar karena harus mengurus pengiriman barang hingga proses pemuatan ke kapal di pelabuhan asal.

  1. Tanggung jawab penjual dalam FOB

Kewajiban penjual meliputi:

  1. Menyediakan barang sesuai spesifikasi kontrak.
  2. Melakukan pengemasan dan pelabelan barang.
  3. Mengurus formalitas kepabeanan ekspor.
  4. Mengangkut barang dari lokasi penjual menuju pelabuhan pengiriman.
  5. Menanggung biaya penanganan barang sesuai ketentuan kontrak.
  6. Mengatur proses pemuatan barang ke atas kapal.
  7. Menyerahkan bukti atau dokumen pengiriman sesuai ketentuan transaksi.
  1. Tanggung jawab pembeli dalam FOB

Pembeli memiliki kewajiban sebagai berikut:

  1. Menentukan atau menunjuk kapal pengangkut.
  2. Memberikan informasi kapal dan jadwal pemuatan kepada penjual.
  3. Mengatur dan membayar biaya angkutan laut utama.
  4. Menanggung risiko sejak barang telah berada di atas kapal.
  5. Mengurus asuransi pengangkutan jika diperlukan.
  6. Mengurus proses kepabeanan impor.
  7. Membayar bea masuk, pajak impor, serta biaya terkait lainnya.
  8. Mengatur pengangkutan barang dari pelabuhan tujuan menuju lokasi akhir.
  1. Contoh penerapan FOB

Perusahaan eksportir Indonesia menjual 500 ton kopi ke perusahaan importir di Jerman dengan ketentuan FOB Tanjung Priok. Eksportir Indonesia bertanggung jawab membawa kopi ke Pelabuhan Tanjung Priok, mengurus formalitas ekspor, serta memastikan kopi telah dimuat ke atas kapal yang ditunjuk pembeli.

Setelah kopi berada di atas kapal, risiko pengiriman berpindah kepada importir Jerman. Importir kemudian menanggung biaya angkutan laut menuju Jerman dan proses impor di negara tujuan. Jika terjadi kerusakan barang setelah barang dimuat ke kapal, risiko tersebut pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pembeli, meskipun penyebab kerusakan dan hak klaim tetap harus diperiksa berdasarkan kontrak serta ketentuan pengangkutan dan asuransi yang berlaku.

  1. Kelebihan dan kekurangan FOB

FOB memberikan pembeli kendali lebih besar terhadap pemilihan perusahaan pelayaran dan pengaturan biaya pengangkutan internasional. Bagi penjual, FOB memudahkan pengelolaan proses ekspor karena tanggung jawabnya berakhir setelah barang dimuat ke kapal sesuai ketentuan. Namun, pembeli harus mampu mengatur pengangkutan internasional dan menanggung risiko selama perjalanan laut. Penjual juga perlu memastikan koordinasi dengan pembeli terkait jadwal kapal, kesiapan barang, dan proses pemuatan.

Catatan penting: FOB sebaiknya digunakan untuk pengiriman laut ketika barang diserahkan dengan cara dimuat langsung ke kapal, misalnya barang curah atau kargo umum. Untuk barang dalam kontainer yang diserahkan kepada pengangkut di terminal sebelum dimuat ke kapal, FCA umumnya lebih sesuai karena perpindahan risiko FOB baru terjadi setelah barang berada di atas kapal.

5. CIF (Cost, Insurance and Freight): Penjual Membayar Ongkos Angkut dan Asuransi

CIF (Cost, Insurance and Freight) merupakan ketentuan Incoterms 2020 yang digunakan untuk transportasi laut dan perairan pedalaman. Dalam ketentuan ini, penjual bertanggung jawab membayar biaya pengangkutan dan menyediakan asuransi barang hingga pelabuhan tujuan yang disepakati. Meskipun penjual membayar biaya angkutan dan asuransi sampai pelabuhan tujuan, risiko kehilangan atau kerusakan barang sebenarnya berpindah kepada pembeli sejak barang dimuat ke atas kapal di pelabuhan asal.

Hal tersebut merupakan salah satu karakteristik penting CIF yang sering menimbulkan kesalahpahaman dalam perdagangan internasional. Dengan kata lain, pihak yang membayar biaya pengiriman tidak selalu menjadi pihak yang menanggung risiko selama seluruh perjalanan.

  1. Tanggung jawab penjual dalam CIF

Kewajiban penjual meliputi:

  1. Menyediakan barang sesuai spesifikasi kontrak.
  2. Melakukan pengemasan dan pelabelan barang.
  3. Mengurus formalitas kepabeanan ekspor.
  4. Mengangkut barang menuju pelabuhan asal.
  5. Menanggung biaya pemuatan barang ke kapal.
  6. Mengatur dan membayar biaya angkutan laut menuju pelabuhan tujuan.
  7. Menyediakan asuransi pengangkutan sesuai persyaratan minimum CIF.
  8. Menyerahkan dokumen pengangkutan dan bukti asuransi kepada pembeli.
  1. Tanggung jawab pembeli dalam CIF

Pembeli memiliki kewajiban sebagai berikut:

  1. Membayar harga barang sesuai kontrak.
  2. Menerima dokumen pengiriman yang disediakan penjual.
  3. Menanggung risiko sejak barang berada di atas kapal di pelabuhan asal.
  4. Mengurus formalitas kepabeanan impor.
  5. Membayar bea masuk dan pajak impor.
  6. Menanggung biaya penanganan di pelabuhan tujuan yang menjadi kewajibannya berdasarkan kontrak pengangkutan dan pembagian biaya Incoterms.
  7. Mengatur pengangkutan lanjutan menuju gudang atau lokasi akhir.
  8. Mengurus perlindungan asuransi tambahan apabila diperlukan.
  1. Contoh penerapan CIF

Sebuah perusahaan Indonesia membeli bahan baku industri dari pemasok di Tiongkok dengan ketentuan CIF Tanjung Priok. Dalam transaksi tersebut, pemasok Tiongkok bertanggung jawab membayar biaya pengiriman laut dan menyediakan asuransi minimum sampai Pelabuhan Tanjung Priok.

Namun, risiko barang beralih kepada pembeli Indonesia ketika barang telah dimuat ke atas kapal di pelabuhan asal di Tiongkok. Ketika barang mengalami kerusakan selama perjalanan laut, pembeli dapat menggunakan dokumen asuransi yang disediakan penjual untuk mengajukan klaim sesuai cakupan polis.

  1. Ketentuan asuransi dalam CIF

Salah satu aspek penting yang harus dipahami dalam CIF adalah kewajiban asuransi. Berdasarkan Incoterms 2020, penjual wajib menyediakan perlindungan asuransi minimum yang setidaknya sesuai dengan Institute Cargo Clauses (C) atau ketentuan setara.

Perlindungan minimum tersebut tidak berarti seluruh jenis kerusakan atau kehilangan barang otomatis ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jika pembeli menginginkan perlindungan yang lebih luas, kedua belah pihak dapat menyepakati cakupan asuransi yang lebih tinggi atau pembeli dapat mengatur perlindungan tambahan.

  1. Kelebihan dan kekurangan CIF

CIF memberikan kemudahan kepada pembeli karena biaya pengangkutan laut dan asuransi minimum telah diatur oleh penjual. Pembeli juga tidak harus melakukan negosiasi langsung dengan perusahaan pelayaran untuk pengangkutan utama.

Namun, pembeli perlu memahami bahwa pembayaran biaya pengangkutan oleh penjual tidak berarti risiko pengiriman tetap menjadi tanggung jawab penjual sampai barang tiba di pelabuhan tujuan. Selain itu, perlindungan asuransi minimum CIF mungkin belum cukup untuk barang bernilai tinggi atau barang yang memiliki risiko kerusakan khusus.

6. DDP (Delivered Duty Paid): Penjual Menanggung Biaya Hingga Lokasi Tujuan

DDP (Delivered Duty Paid) merupakan ketentuan Incoterms 2020 yang memberikan tanggung jawab paling besar kepada penjual dibandingkan ketentuan lainnya. Dalam skema DDP, penjual bertanggung jawab mengatur pengiriman barang hingga lokasi tujuan yang telah disepakati di negara pembeli. Penjual juga wajib mengurus formalitas kepabeanan ekspor dan impor serta membayar bea masuk dan pajak impor yang berlaku.

Risiko kehilangan atau kerusakan barang tetap berada pada penjual selama proses pengangkutan hingga barang ditempatkan di lokasi tujuan yang disepakati, dalam keadaan siap untuk dibongkar dari kendaraan pengangkut. Dengan demikian, pembeli memperoleh kemudahan karena sebagian besar proses logistik dan kepabeanan ditangani oleh penjual.

  1. Tanggung jawab penjual dalam DDP

Kewajiban penjual meliputi:

  1. Menyediakan barang sesuai spesifikasi kontrak.
  2. Mengemas dan memberi label barang.
  3. Mengurus dokumen dan formalitas kepabeanan ekspor.
  4. Mengatur transportasi dari negara asal hingga lokasi tujuan.
  5. Membayar biaya pengiriman internasional.
  6. Mengurus formalitas kepabeanan impor.
  7. Membayar bea masuk dan pajak impor yang menjadi kewajibannya berdasarkan DDP.
  8. Menanggung risiko kehilangan atau kerusakan barang selama pengiriman hingga tempat tujuan.
  9. Menyediakan dokumen yang diperlukan untuk penyerahan barang kepada pembeli.
  1. Tanggung jawab pembeli dalam DDP

Kewajiban pembeli relatif lebih sederhana, antara lain:

  1. Membayar harga barang sesuai kesepakatan.
  2. Menerima barang di lokasi tujuan yang telah ditentukan.
  3. Melakukan pembongkaran barang dari kendaraan pengangkut.
  4. Menanggung risiko setelah barang diserahkan sesuai ketentuan DDP.
  5. Membantu memberikan informasi atau dokumen yang secara wajar diperlukan penjual untuk proses impor apabila disepakati.
  1. Contoh penerapan DDP

Sebuah perusahaan di Indonesia membeli peralatan elektronik dari pemasok di Jepang dengan ketentuan DDP Jakarta. Pemasok Jepang bertanggung jawab mengatur pengiriman barang dari Jepang ke Indonesia, mengurus formalitas ekspor, mengatur pengangkutan internasional, mengurus proses impor, serta membayar bea masuk dan pajak impor yang berlaku.

Barang kemudian dikirim ke lokasi pembeli di Jakarta sesuai alamat yang disepakati. Pembeli menerima barang dalam keadaan siap dibongkar dari kendaraan pengangkut. Proses pembongkaran menjadi tanggung jawab pembeli berdasarkan ketentuan DDP.

  1. Kelebihan dan kekurangan DDP

Keuntungan utama DDP bagi pembeli adalah kemudahan dalam proses pengadaan barang internasional. Pembeli tidak perlu mengatur sendiri pengangkutan internasional maupun formalitas kepabeanan impor.

Bagi penjual, DDP dapat menjadi strategi untuk memberikan layanan pengiriman menyeluruh dan meningkatkan daya tarik penawaran kepada pelanggan. Namun, DDP juga memiliki risiko yang cukup besar bagi penjual. Penjual harus memahami peraturan impor di negara tujuan, termasuk ketentuan perizinan, perpajakan, bea masuk, dan persyaratan teknis barang.

  1. Hal yang harus diperhatikan dalam penerapan DDP di Indonesia

Dalam transaksi DDP, penjual asing harus memperhatikan ketentuan kepabeanan dan perpajakan di negara tujuan. Tidak semua penjual asing dapat secara langsung melakukan kegiatan impor di setiap negara. Terdapat persyaratan terkait identitas importir, perizinan, registrasi, dan kewenangan untuk bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses impor.

Untuk pengiriman barang ke Indonesia, penjual perlu memastikan bahwa pengurusan impor dapat dilakukan secara sah melalui mekanisme yang diperbolehkan oleh peraturan Indonesia. Apabila penjual tidak dapat memenuhi kewajiban impor di negara tujuan, skema DAP atau DPU dapat dipertimbangkan sebagai alternatif. Dalam kedua ketentuan tersebut, pengurusan formalitas impor menjadi tanggung jawab pembeli.

7. Perbedaan EXW, FOB, CIF, dan DDP dalam Incoterms 2020

EXW, FOB, CIF, dan DDP memiliki perbedaan mendasar dalam hal pembagian biaya, tanggung jawab, dan perpindahan risiko.

Agar lebih mudah dipahami, berikut perbandingan keempat ketentuan tersebut.

Aspek EXW FOB CIF DDP
Tanggung jawab penjual Minimal Menengah Menengah-tinggi Paling besar
Pengangkutan domestik asal Pembeli Penjual Penjual Penjual
Formalitas ekspor Pembeli Penjual Penjual Penjual
Pemuatan ke kapal Pembeli Penjual Penjual Sesuai moda dan pengaturan pengiriman
Angkutan utama Pembeli Pembeli Penjual Penjual
Asuransi wajib Tidak Tidak Ya, minimum Tidak
Formalitas impor Pembeli Pembeli Pembeli Penjual
Bea masuk dan pajak impor Pembeli Pembeli Pembeli Penjual
Perpindahan risiko Saat barang tersedia di tempat penyerahan Saat barang berada di atas kapal Saat barang berada di atas kapal Di tempat tujuan yang disepakati, siap dibongkar

Perbedaan utama yang perlu diperhatikan:

  1. EXW: Pembeli mengelola hampir seluruh proses sejak barang disediakan di lokasi penjual.
  2. FOB: Penjual mengurus barang hingga dimuat ke atas kapal, kemudian risiko beralih kepada pembeli.
  3. CIF: Penjual membayar biaya pengangkutan dan asuransi minimum sampai pelabuhan tujuan, tetapi risiko beralih sejak barang dimuat ke kapal.
  4. DDP: Penjual menanggung hampir seluruh biaya dan risiko hingga lokasi tujuan, termasuk formalitas impor dan pembayaran bea masuk serta pajak impor.

Perbedaan FOB dan CIF yang sering disalahpahami

FOB dan CIF memiliki kesamaan karena keduanya merupakan ketentuan yang khusus digunakan untuk transportasi laut dan perairan pedalaman.

Perbedaan utamanya terletak pada pembagian biaya pengangkutan dan asuransi.

  • Pada FOB, pembeli mengatur dan membayar angkutan laut utama serta mengatur asuransi jika diperlukan.
  • Pada CIF, penjual mengatur dan membayar angkutan laut utama serta menyediakan asuransi minimum.

Namun, dalam kedua ketentuan tersebut, risiko tetap berpindah ketika barang telah dimuat ke atas kapal di pelabuhan asal. Artinya, CIF bukan berarti penjual menanggung seluruh risiko sampai barang tiba di pelabuhan tujuan.

8. Bagaimana Memilih Incoterms yang Tepat untuk Ekspor-Impor?

Pemilihan Incoterms 2020 harus mempertimbangkan kemampuan operasional perusahaan, jenis barang, moda transportasi, pengalaman perdagangan internasional, serta pembagian risiko yang dapat diterima oleh penjual dan pembeli.

Berikut beberapa pertimbangan dalam menentukan ketentuan yang tepat.

  1. Pertimbangkan kemampuan logistik perusahaan

Jika perusahaan pembeli memiliki jaringan logistik internasional yang kuat, EXW atau FOB dapat menjadi pilihan sesuai karakteristik pengiriman. Sebaliknya, jika pembeli menginginkan kemudahan pengiriman hingga pelabuhan tujuan, CIF dapat dipertimbangkan.

Jika pembeli ingin menerima barang hingga lokasi yang telah disepakati dengan biaya impor ditangani penjual, DDP dapat menjadi pilihan selama persyaratan hukum di negara tujuan dapat dipenuhi.

  1. Perhatikan jenis dan karakteristik barang

Barang curah, hasil pertanian, mineral, dan komoditas tertentu sering menggunakan FOB atau CIF dalam transaksi pengiriman laut. Sementara itu, mesin industri, peralatan elektronik, dan barang manufaktur dapat menggunakan berbagai ketentuan sesuai moda transportasi dan pengaturan penyerahannya.

Untuk barang dalam kontainer, FCA umumnya perlu dipertimbangkan sebagai alternatif FOB karena proses penyerahan kepada pengangkut sering berlangsung di terminal sebelum barang dimuat ke kapal.

  1. Hitung keseluruhan biaya logistik

Perusahaan perlu memperhitungkan seluruh komponen biaya, antara lain:

  • Biaya pengemasan dan pelabelan.
  • Biaya pengangkutan domestik.
  • Biaya pemuatan dan penanganan pelabuhan.
  • Biaya dokumen ekspor.
  • Biaya freight atau angkutan internasional.
  • Biaya asuransi.
  • Biaya bongkar muat di pelabuhan tujuan.
  • Biaya kepabeanan dan bea masuk.
  • Pajak impor.
  • Biaya pengangkutan menuju gudang pembeli.

Perhitungan biaya yang menyeluruh membantu perusahaan menentukan harga jual ekspor dan anggaran pembelian impor secara lebih akurat.

  1. Evaluasi risiko pengiriman

Perusahaan harus mengetahui titik perpindahan risiko dalam setiap ketentuan. Sebagai contoh, pada CIF, penjual membayar pengangkutan sampai pelabuhan tujuan, tetapi pembeli menanggung risiko sejak barang dimuat ke kapal di pelabuhan asal. Jika perusahaan tidak memahami ketentuan tersebut, dapat terjadi kesalahpahaman ketika barang mengalami kerusakan selama perjalanan.

  1. Perhatikan peraturan kepabeanan negara tujuan

Setiap negara memiliki peraturan impor yang berbeda. Oleh karena itu, penjual harus memastikan bahwa seluruh kewajiban dalam ketentuan yang dipilih dapat dilaksanakan secara legal. Hal ini sangat penting dalam penggunaan DDP karena penjual bertanggung jawab mengurus formalitas impor dan membayar bea masuk serta pajak impor di negara pembeli.

9. Contoh Perhitungan Sederhana Biaya Transaksi Berdasarkan Incoterms 2020

Untuk memahami penerapan Incoterms 2020, perusahaan dapat menggunakan simulasi biaya pengiriman barang dari Indonesia ke luar negeri. Misalnya, sebuah perusahaan Indonesia mengekspor produk furnitur dengan nilai barang Rp100.000.000. Berikut ilustrasi komponen biaya yang mungkin timbul.

Angka berikut merupakan simulasi untuk pembelajaran, bukan tarif pengiriman atau pajak aktual.

Komponen biaya Nilai
Harga barang Rp100.000.000
Transportasi domestik Rp3.000.000
Biaya ekspor dan pelabuhan asal Rp2.000.000
Angkutan laut Rp8.000.000
Asuransi Rp500.000
Biaya impor dan bea masuk Rp5.000.000
Pengiriman ke gudang pembeli Rp2.500.000

Berdasarkan simulasi tersebut, pembagian tanggung jawab dapat dijelaskan sebagai berikut.

  1. Jika menggunakan EXW

Penjual hanya menyediakan barang di lokasi yang disepakati. Pembeli mengatur dan membayar seluruh biaya pengambilan barang, transportasi, formalitas ekspor, angkutan laut, asuransi jika diperlukan, hingga pengurusan impor.

  1. Jika menggunakan FOB

Penjual menanggung harga barang, transportasi domestik, dan biaya pengurusan ekspor serta pemuatan ke kapal sesuai ketentuan. Pembeli menanggung angkutan laut, asuransi jika diperlukan, biaya impor, dan pengiriman lanjutan.

  1. Jika menggunakan CIF

Penjual menanggung harga barang, transportasi domestik, biaya ekspor, biaya angkutan laut, dan asuransi minimum sampai pelabuhan tujuan. Pembeli menanggung proses impor dan pengiriman lanjutan setelah barang tiba.

  1. Jika menggunakan DDP

Penjual menanggung seluruh biaya yang menjadi kewajibannya berdasarkan DDP, termasuk transportasi, formalitas ekspor dan impor, bea masuk, serta pajak impor hingga lokasi tujuan yang disepakati. Pembeli bertanggung jawab menerima dan membongkar barang.

Simulasi tersebut menunjukkan bahwa harga penawaran yang terlihat lebih rendah belum tentu menjadi pilihan paling ekonomis. Pembeli perlu membandingkan total biaya sampai lokasi penerimaan barang, bukan hanya harga awal dari pemasok.

10. Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Penggunaan Incoterms 2020

Walaupun Incoterms 2020 telah menjadi standar perdagangan internasional, kesalahan penerapan masih sering ditemukan dalam aktivitas ekspor-impor.

Beberapa kesalahan yang perlu dihindari adalah sebagai berikut.

  1. Menganggap risiko berpindah ketika barang tiba di tujuan

Kesalahan ini sering terjadi pada CIF. Penjual memang membayar biaya pengangkutan sampai pelabuhan tujuan, tetapi risiko telah berpindah sejak barang dimuat ke kapal di pelabuhan asal.

  1. Menggunakan FOB untuk seluruh jenis transportasi

FOB hanya berlaku untuk transportasi laut dan perairan pedalaman. Untuk pengiriman multimoda atau penyerahan kontainer kepada pengangkut di terminal, FCA sering lebih tepat.

  1. Tidak mencantumkan lokasi penyerahan secara spesifik

Penggunaan istilah EXW, FOB, CIF, atau DDP tanpa menyebutkan tempat atau pelabuhan yang jelas dapat menimbulkan perbedaan interpretasi.

Contoh penulisan yang lebih tepat:

  • EXW: EXW Gudang Penjual, Surabaya, Indonesia, Incoterms 2020.
  • FOB: FOB Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, Incoterms 2020.
  • CIF: CIF Port of Rotterdam, Netherlands, Incoterms 2020.
  • DDP: DDP Gudang Pembeli, Jakarta, Indonesia, Incoterms 2020.
  1. Menganggap asuransi selalu wajib dalam semua Incoterms

Dalam empat ketentuan yang dibahas, kewajiban menyediakan asuransi secara khusus terdapat pada CIF. EXW, FOB, dan DDP tidak mewajibkan salah satu pihak menyediakan asuransi berdasarkan aturan Incoterms, meskipun perlindungan asuransi tetap dapat disepakati atau diatur secara terpisah.

  1. Tidak memperhatikan ketentuan impor negara tujuan

Kesalahan ini dapat menimbulkan kendala besar pada transaksi DDP. Penjual harus memastikan bahwa dirinya dapat memenuhi formalitas impor sesuai peraturan negara pembeli.

  1. Tidak membedakan biaya dan risiko

Biaya pengangkutan dan perpindahan risiko merupakan dua hal berbeda. Pada CIF, misalnya, penjual menanggung biaya angkutan utama, tetapi risiko telah beralih kepada pembeli sejak barang berada di atas kapal.

  1. Tidak mencantumkan versi Incoterms dalam kontrak

Perusahaan harus mencantumkan versi yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi. Penulisan Incoterms 2020 secara jelas membantu memastikan bahwa penjual dan pembeli menggunakan ketentuan yang sama.

11. Penerapan Incoterms 2020 dalam Kegiatan Ekspor-Impor di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang aktif dalam perdagangan internasional, baik sebagai negara eksportir maupun importir. Berbagai komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit, produk perikanan, kopi, tekstil, furnitur, mesin, dan bahan baku industri diperdagangkan melalui jalur internasional. Dalam kegiatan ekspor-impor tersebut, pemahaman Incoterms 2020 menjadi bagian penting dari pengelolaan operasional perusahaan.

  1. Penerapan pada kegiatan ekspor

Perusahaan eksportir Indonesia perlu memahami pembagian tanggung jawab sebelum menentukan harga penawaran kepada pembeli luar negeri. Sebagai contoh, eksportir furnitur yang menggunakan FOB harus memperhitungkan biaya pengangkutan barang dari pabrik menuju pelabuhan, pengurusan dokumen ekspor, dan pemuatan ke kapal.

Jika eksportir menggunakan CIF, perhitungan harga juga harus memasukkan biaya angkutan laut dan asuransi minimum sampai pelabuhan tujuan. Pemilihan ketentuan yang tepat membantu perusahaan menentukan harga jual ekspor secara kompetitif sekaligus menjaga margin keuntungan.

  1. Penerapan pada kegiatan impor

Importir Indonesia perlu memahami komponen biaya yang harus disiapkan ketika membeli barang dari luar negeri. Dalam pembelian dengan EXW, importir harus menyiapkan pengaturan logistik dari lokasi pemasok hingga Indonesia.

Dalam transaksi FOB, importir harus mengatur angkutan laut dan biaya terkait setelah barang dimuat ke kapal. Dalam CIF, biaya pengangkutan dan asuransi minimum sampai pelabuhan tujuan telah ditangani oleh eksportir, tetapi importir tetap harus mengurus formalitas impor serta membayar bea masuk dan pajak yang berlaku.

Sementara itu, dalam DDP, penjual bertanggung jawab mengatur pengiriman dan kewajiban impor sesuai ketentuan hukum di Indonesia.

  1. Hubungan Incoterms dengan dokumen perdagangan internasional

Penggunaan Incoterms harus didukung oleh dokumen perdagangan yang sesuai. Beberapa dokumen yang sering berkaitan dengan transaksi ekspor-impor meliputi:

  1. Commercial Invoice: Dokumen yang menunjukkan nilai transaksi barang.
  2. Packing List: Dokumen yang menjelaskan rincian kemasan, jumlah, berat, dan dimensi barang.
  3. Bill of Lading (B/L): Dokumen pengangkutan laut yang berkaitan dengan pengiriman barang.
  4. Air Waybill (AWB): Dokumen pengangkutan untuk pengiriman melalui udara.
  5. Certificate of Origin (COO): Dokumen yang menunjukkan negara asal barang.
  6. Insurance Certificate: Bukti perlindungan asuransi pengangkutan jika dipersyaratkan.
  7. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB): Dokumen pemberitahuan pabean ekspor sesuai ketentuan Indonesia.
  8. Pemberitahuan Impor Barang (PIB): Dokumen pemberitahuan pabean impor sesuai ketentuan Indonesia.

Kelengkapan dokumen sangat penting untuk mendukung proses kepabeanan, pembayaran, pengangkutan, serta penyelesaian administrasi perdagangan internasional.

12. Pentingnya Memahami Incoterms 2020 bagi Profesional Ekspor-Impor

Pemahaman Incoterms 2020 tidak hanya dibutuhkan oleh pemilik perusahaan, tetapi juga oleh staf ekspor-impor, purchasing, procurement, logistik, supply chain, kepabeanan, dan bagian keuangan. Setiap bagian memiliki peran dalam memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai kesepakatan.

Staf purchasing perlu memahami perbedaan ketentuan pengiriman untuk membandingkan penawaran pemasok. Staf ekspor-impor harus mampu mengelola dokumen dan proses kepabeanan. Sementara itu, bagian keuangan perlu memahami komponen biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan harga transaksi.

Beberapa kompetensi penting yang perlu dikuasai oleh profesional ekspor-impor meliputi:

  1. Memahami sebelas ketentuan Incoterms 2020.
  2. Mengidentifikasi perbedaan tanggung jawab penjual dan pembeli.
  3. Memahami titik perpindahan risiko dalam setiap ketentuan.
  4. Menghitung biaya pengiriman internasional.
  5. Memahami penggunaan dokumen ekspor-impor.
  6. Mengidentifikasi biaya kepabeanan dan perpajakan.
  7. Menentukan ketentuan pengiriman berdasarkan karakteristik barang.
  8. Melakukan evaluasi risiko transportasi dan asuransi.
  9. Menyusun kesepakatan perdagangan internasional secara jelas.
  10. Berkoordinasi dengan freight forwarder, perusahaan pelayaran, dan pihak kepabeanan.

Penguasaan kompetensi tersebut membantu perusahaan mengurangi kesalahan administrasi, mengoptimalkan biaya logistik, dan meningkatkan efektivitas perdagangan internasional.

13. Kesimpulan

Incoterms 2020 merupakan pedoman penting dalam perdagangan internasional yang mengatur pembagian kewajiban antara penjual dan pembeli, terutama mengenai penyerahan barang, biaya pengangkutan, perpindahan risiko, formalitas kepabeanan, dan asuransi. EXW, FOB, CIF, dan DDP merupakan empat ketentuan yang memiliki karakteristik berbeda.

EXW memberikan tanggung jawab paling minimal kepada penjual, sedangkan FOB mengharuskan penjual mengurus barang hingga dimuat ke kapal. CIF mewajibkan penjual membayar angkutan laut dan asuransi minimum sampai pelabuhan tujuan, tetapi risiko berpindah ketika barang berada di atas kapal. Sementara itu, DDP memberikan tanggung jawab paling besar kepada penjual karena mencakup pengiriman hingga lokasi tujuan serta formalitas impor dan pembayaran bea masuk serta pajak impor.

Tidak ada satu ketentuan Incoterms yang selalu paling baik untuk seluruh transaksi. Pemilihannya harus disesuaikan dengan karakteristik barang, moda transportasi, kemampuan logistik perusahaan, ketentuan kepabeanan, dan kesepakatan antara eksportir dan importir. Dengan memahami perbedaan EXW, FOB, CIF, dan DDP, perusahaan dapat mengelola transaksi perdagangan internasional secara lebih terencana, mengendalikan biaya logistik, mengurangi risiko perselisihan, serta meningkatkan efisiensi kegiatan ekspor-impor.

14. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Incoterms 2020

  1. Apa yang dimaksud dengan Incoterms 2020 dalam perdagangan internasional?

Incoterms 2020 adalah seperangkat aturan perdagangan internasional yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC). Aturan ini mengatur pembagian tanggung jawab antara penjual dan pembeli terkait penyerahan barang, biaya transportasi, perpindahan risiko, formalitas kepabeanan, dan asuransi dalam transaksi ekspor-impor.

  1. Apa perbedaan utama EXW, FOB, CIF, dan DDP?

Perbedaannya terletak pada pembagian tanggung jawab penjual dan pembeli. EXW memberikan tanggung jawab paling minimal kepada penjual, FOB mewajibkan penjual menyerahkan barang setelah dimuat ke kapal, CIF mengharuskan penjual membayar biaya pengangkutan dan asuransi minimum, sedangkan DDP menempatkan hampir seluruh tanggung jawab pengiriman dan pengurusan impor pada penjual.

  1. Siapa yang menanggung biaya pengiriman dalam transaksi FOB?

Dalam transaksi FOB, pembeli bertanggung jawab mengatur dan membayar biaya pengangkutan utama melalui laut. Sementara itu, penjual menanggung biaya hingga barang dimuat ke atas kapal di pelabuhan asal sesuai ketentuan yang disepakati.

  1. Apakah CIF menjamin seluruh risiko pengiriman ditanggung penjual?

Tidak. Dalam CIF, penjual memang membayar biaya pengangkutan dan menyediakan asuransi minimum sampai pelabuhan tujuan. Namun, risiko kehilangan atau kerusakan barang berpindah kepada pembeli ketika barang telah dimuat ke atas kapal di pelabuhan asal. Perlindungan asuransi juga mengikuti cakupan polis yang disepakati.

  1. Kapan perusahaan sebaiknya menggunakan DDP?

DDP cocok digunakan ketika penjual mampu mengatur pengiriman internasional sekaligus memenuhi formalitas kepabeanan impor dan kewajiban pembayaran bea masuk serta pajak di negara tujuan. Sebelum menggunakan DDP, penjual harus memastikan bahwa seluruh kewajiban tersebut dapat dilaksanakan sesuai peraturan negara pembeli.

Referensi

  1. International Chamber of Commerce (ICC). (2019). Incoterms 2020: ICC Rules for the Use of Domestic and International Trade Terms. ICC Publication No. 723E.
  2. International Chamber of Commerce (ICC). Incoterms 2020 – Official Rules and Guidance. Materi resmi mengenai sebelas ketentuan Incoterms, pembagian tanggung jawab, biaya, dan risiko.
  3. International Chamber of Commerce (ICC). Incoterms 2020 Checklist and Flowcharts. Panduan pemilihan ketentuan Incoterms berdasarkan kebutuhan penjual dan pembeli.
  4. ICC Indonesia. Introduction to Incoterms 2020. Materi pengenalan ketentuan perdagangan internasional.
  5. International Chamber of Commerce (ICC). ICC Guide to Incoterms 2020: A Detailed Commentary. Panduan penjelasan mengenai penerapan setiap ketentuan Incoterms.
  6. United States International Trade Administration. Know Your Incoterms. Materi edukasi mengenai pembagian tanggung jawab dalam perdagangan internasional.
  7. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Materi edukasi mengenai prosedur ekspor, impor, dan ketentuan kepabeanan Indonesia.
  8. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
  9. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta perubahannya.
  10. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor beserta peraturan pelaksanaannya.