PROSEDUR IMPOR BARANG JOGJA
Hafidz Fauzi

Prosedur Impor Barang ke Indonesia: Persyaratan, Dokumen, dan Proses Kepabeanan

Kegiatan impor barang merupakan salah satu aktivitas penting dalam perdagangan internasional yang berperan mendukung kebutuhan industri, perdagangan, manufaktur, distribusi, hingga konsumsi masyarakat. Melalui kegiatan impor, perusahaan di Indonesia dapat memperoleh bahan baku, mesin produksi, komponen industri, teknologi, dan berbagai produk yang belum tersedia atau belum dapat dipenuhi secara optimal dari pasar domestik.

Namun, proses impor barang ke Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pembelian produk dari luar negeri dan pengiriman melalui jalur laut maupun udara. Importir juga harus memahami berbagai ketentuan administrasi, perizinan, klasifikasi barang, dokumen perdagangan internasional, pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, serta prosedur pemeriksaan kepabeanan. Kesalahan dalam memahami prosedur impor barang dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti tertahannya barang di pelabuhan, keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian dokumen, pengenaan biaya tambahan, hingga sanksi administratif. Oleh karena itu, setiap perusahaan maupun pelaku usaha yang ingin melakukan impor perlu memahami tahapan dan persyaratan yang berlaku di Indonesia.

Prosedur impor barang ke Indonesia pada dasarnya mencakup beberapa tahapan utama, yaitu memastikan legalitas importir, memeriksa ketentuan barang yang akan diimpor, menyiapkan dokumen perdagangan, melakukan pengiriman internasional, menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), membayar kewajiban kepabeanan, menjalani pemeriksaan apabila diperlukan, dan memperoleh persetujuan pengeluaran barang. Pemahaman terhadap prosedur tersebut membantu perusahaan mengelola kegiatan impor secara lebih efektif, mengurangi risiko kesalahan administrasi, serta memastikan barang dapat dikeluarkan dari kawasan pabean sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PROSEDUR IMPOR BARANG JOGJA

1. Pengertian Impor Barang dan Kegiatan Kepabeanan

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia. Daerah pabean mencakup wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, termasuk tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku ketentuan peraturan kepabeanan. Dalam praktik perdagangan internasional, impor dilakukan oleh perusahaan atau individu untuk memenuhi kebutuhan tertentu, baik untuk kepentingan produksi, distribusi, perdagangan kembali, maupun penggunaan pribadi.

Bagi perusahaan, impor sering menjadi bagian dari rantai pasok atau supply chain management. Misalnya, perusahaan manufaktur mengimpor bahan baku dari negara lain untuk diproses menjadi produk jadi. Perusahaan distributor dapat mengimpor barang elektronik, peralatan industri, atau produk konsumsi untuk dipasarkan di Indonesia. Sementara itu, kegiatan kepabeanan merupakan serangkaian proses administrasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean.

Kegiatan kepabeanan dalam proses impor mencakup:

  1. Penyampaian pemberitahuan pabean oleh importir.
  2. Penelitian dokumen impor.
  3. Pemeriksaan fisik barang apabila diperlukan.
  4. Penghitungan dan pembayaran bea masuk serta pajak dalam rangka impor.
  5. Pengawasan terhadap barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan.
  6. Penerbitan persetujuan pengeluaran barang.

Dengan demikian, impor tidak hanya melibatkan eksportir dan importir, tetapi juga perusahaan pengangkutan, freight forwarder, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan, perbankan, serta instansi pemerintah yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan dan pengawasan barang tertentu.

2. Persyaratan Impor Barang ke Indonesia

Sebelum melakukan transaksi pembelian barang dari luar negeri, importir harus memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan administrasi dan legalitas yang berlaku. Persyaratan impor dapat berbeda berdasarkan jenis barang, tujuan penggunaan, karakteristik produk, serta ketentuan sektoral yang mengaturnya.

  1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dalam ketentuan kebijakan impor, NIB juga berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API). Artinya, pelaku usaha yang melakukan impor untuk kegiatan usaha wajib memastikan NIB dan data kegiatan usahanya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NIB memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

  1. Menjadi identitas resmi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.
  2. Menjadi dasar administrasi kegiatan impor.
  3. Mendukung pengurusan perizinan berusaha.
  4. Menjadi bagian dari persyaratan administrasi perdagangan internasional.
  5. Mempermudah integrasi data perusahaan dengan sistem pelayanan pemerintah.

Perusahaan perlu memastikan bahwa data identitas, bidang usaha, serta informasi kegiatan impor telah sesuai dengan kebutuhan operasionalnya.

  1. Memahami Jenis Angka Pengenal Importir

Dalam praktik administrasi perdagangan, dikenal pengelompokan importir berdasarkan tujuan penggunaan barang, terutama API-U dan API-P.

  • API-U (Angka Pengenal Importir Umum): berkaitan dengan kegiatan impor barang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan.
  • API-P (Angka Pengenal Importir Produsen): berkaitan dengan kegiatan impor barang yang digunakan sendiri untuk mendukung kegiatan produksi.

Perlu dipahami bahwa pengelompokan tersebut merupakan konsep klasifikasi fungsi importir. Dalam sistem perizinan yang berlaku, NIB menjadi identitas importir dan ketentuan penggunaannya harus mengikuti regulasi terbaru.

  1. Memastikan Barang Tidak Termasuk Barang yang Dilarang Diimpor

Tidak semua barang dapat diimpor secara bebas ke Indonesia. Pemerintah menetapkan ketentuan larangan dan pembatasan atau lartas untuk mengendalikan masuknya barang tertentu. Barang yang terkena ketentuan lartas dapat membutuhkan persetujuan, sertifikat, rekomendasi teknis, atau dokumen tambahan dari kementerian dan lembaga terkait.

Contohnya meliputi:

  1. Produk makanan dan minuman tertentu.
  2. Obat-obatan dan bahan farmasi.
  3. Alat kesehatan.
  4. Produk elektronik tertentu.
  5. Bahan kimia.
  6. Produk pertanian dan peternakan.
  7. Barang dalam keadaan tidak baru.
  8. Limbah dan bahan tertentu yang memiliki pengaturan khusus.

Importir harus memeriksa ketentuan barang sebelum melakukan pembayaran kepada pemasok luar negeri. Langkah ini penting agar barang tidak mengalami hambatan ketika tiba di pelabuhan atau bandara Indonesia.

  1. Memastikan Klasifikasi Barang melalui HS Code

Harmonized System Code atau HS Code merupakan sistem klasifikasi barang dalam perdagangan internasional. Di Indonesia, klasifikasi barang digunakan untuk menentukan kode tarif berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

HS Code sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan:

  • Besaran tarif bea masuk.
  • Ketentuan pajak dalam rangka impor.
  • Kebijakan larangan dan pembatasan.
  • Persyaratan perizinan tertentu.
  • Ketentuan fasilitas perdagangan internasional.

Kesalahan menentukan HS Code dapat mengakibatkan kekeliruan dalam penghitungan bea masuk, pembayaran pajak, maupun pemenuhan ketentuan impor. Karena itu, importir perlu memahami spesifikasi barang, bahan penyusun, fungsi, karakteristik, dan kegunaan produk sebelum menentukan klasifikasinya.

  1. Memenuhi Persyaratan Perizinan Teknis

Selain NIB, barang tertentu membutuhkan perizinan tambahan sebelum dapat diimpor.

Sebagai contoh, produk pangan dapat membutuhkan pemenuhan persyaratan keamanan pangan dan ketentuan dari instansi terkait. Produk elektronik tertentu dapat memerlukan persyaratan standar teknis atau sertifikasi. Sementara itu, produk pertanian dan hewan dapat membutuhkan dokumen karantina. Persyaratan teknis harus diperiksa berdasarkan HS Code dan peraturan sektoral yang berlaku, bukan hanya berdasarkan nama dagang barang.

3. Dokumen yang Dibutuhkan dalam Proses Impor Barang

Dokumen impor merupakan bagian penting dalam proses perdagangan internasional. Setiap dokumen memiliki fungsi berbeda, mulai dari membuktikan transaksi jual beli, menjelaskan karakteristik barang, menunjukkan kepemilikan atau penguasaan barang, hingga memenuhi kewajiban administrasi kepabeanan. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen akan membantu mempercepat proses pengurusan barang ketika tiba di Indonesia.

Berikut beberapa dokumen yang umumnya dibutuhkan dalam kegiatan impor.

  1. Commercial Invoice

Commercial Invoice merupakan faktur perdagangan yang diterbitkan oleh eksportir kepada importir sebagai bukti transaksi jual beli internasional.

Dokumen ini memuat informasi mengenai:

  1. Nama dan alamat eksportir.
  2. Nama dan alamat importir.
  3. Nomor dan tanggal invoice.
  4. Deskripsi barang.
  5. Jumlah atau kuantitas barang.
  6. Harga satuan dan total harga.
  7. Mata uang transaksi.
  8. Ketentuan pembayaran.
  9. Incoterms yang digunakan.

Commercial Invoice menjadi salah satu dokumen utama dalam menentukan nilai transaksi dan membantu proses penetapan nilai pabean.

  1. Packing List

Packing List merupakan dokumen yang menjelaskan rincian pengemasan barang yang dikirim oleh eksportir.

Informasi yang biasanya tercantum meliputi:

  • Jenis barang.
  • Jumlah kemasan.
  • Jumlah unit dalam setiap kemasan.
  • Berat bersih atau net weight.
  • Berat kotor atau gross weight.
  • Dimensi kemasan.
  • Nomor dan tanda kemasan.
  • Informasi pengiriman.

Packing List membantu petugas kepabeanan melakukan pencocokan antara informasi dokumen dengan kondisi fisik barang.

  1. Bill of Lading (B/L)

Bill of Lading merupakan dokumen pengangkutan yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran atau pihak yang berwenang dalam pengangkutan barang melalui laut.

Dokumen ini berfungsi sebagai:

  1. Bukti penerimaan barang oleh pengangkut.
  2. Bukti adanya kontrak pengangkutan.
  3. Dokumen pengangkutan barang.
  4. Dokumen kepemilikan dalam jenis B/L yang dapat dialihkan sesuai ketentuannya.

Informasi dalam Bill of Lading harus sesuai dengan data pengiriman, nama penerima, pelabuhan asal, pelabuhan tujuan, serta deskripsi muatan.

  1. Airway Bill (AWB)

Airway Bill merupakan dokumen pengangkutan barang melalui jalur udara. Dokumen ini diterbitkan oleh maskapai penerbangan atau perusahaan pengangkutan udara.

AWB memuat informasi mengenai pengirim, penerima, jenis barang, berat, jumlah paket, serta bandara asal dan tujuan. Berbeda dengan negotiable Bill of Lading, Airway Bill pada umumnya bukan dokumen kepemilikan yang dapat dialihkan.

  1. Certificate of Origin (COO)

Certificate of Origin atau Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang digunakan untuk membuktikan negara asal suatu barang. Dokumen ini penting apabila importir ingin memanfaatkan fasilitas tarif preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan internasional. Sebagai contoh, Indonesia memiliki berbagai perjanjian perdagangan dengan negara atau kelompok negara lain, seperti ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Apabila barang memenuhi ketentuan asal barang atau Rules of Origin, importir dapat mengajukan tarif bea masuk preferensi sesuai perjanjian yang berlaku. Namun, kepemilikan COO tidak secara otomatis menjamin fasilitas tarif preferensi. Importir tetap harus memenuhi persyaratan asal barang, ketentuan pengiriman, serta prosedur pengajuan dokumen yang ditetapkan.

  1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) merupakan dokumen pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh importir untuk memenuhi kewajiban kepabeanan atas barang yang diimpor.

PIB memuat informasi penting, seperti:

  1. Identitas importir.
  2. Identitas pemasok atau eksportir.
  3. Negara asal barang.
  4. Nomor dan tanggal dokumen pengangkutan.
  5. Uraian barang.
  6. HS Code.
  7. Jumlah dan satuan barang.
  8. Nilai pabean.
  9. Tarif bea masuk.
  10. Pajak dalam rangka impor.

PIB menjadi dasar bagi Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian administrasi, pengawasan, dan penyelesaian kewajiban pabean.

  1. Dokumen Perizinan dan Persyaratan Teknis

Untuk barang tertentu, importir perlu menyiapkan dokumen tambahan sesuai regulasi sektoral.

Dokumen tersebut dapat berupa:

  • Persetujuan Impor (PI).
  • Laporan Surveyor (LS), apabila diwajibkan.
  • Sertifikat kesehatan atau Health Certificate.
  • Sertifikat karantina.
  • Persetujuan atau dokumen registrasi BPOM.
  • Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), apabila diwajibkan.
  • Sertifikat analisis atau Certificate of Analysis (COA).
  • Dokumen teknis produk.
  • Dokumen persetujuan dari instansi terkait.

Tidak semua dokumen tersebut berlaku untuk setiap komoditas. Importir harus memastikan jenis dokumen yang diwajibkan berdasarkan klasifikasi dan ketentuan barang.

  1. Dokumen Asuransi dan Bukti Pembayaran

Dokumen asuransi digunakan sebagai bukti perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman internasional. Sementara itu, bukti pembayaran dapat digunakan untuk mendukung pembuktian transaksi dan penilaian kepabeanan apabila diperlukan.

Dokumen yang dapat disiapkan antara lain:

  1. Insurance Policy.
  2. Insurance Certificate.
  3. Bukti transfer pembayaran.
  4. Purchase Order (PO).
  5. Sales Contract.
  6. Dokumen korespondensi transaksi apabila diperlukan.

Seluruh dokumen sebaiknya disimpan secara terstruktur agar mudah ditemukan ketika dilakukan pemeriksaan atau permintaan data tambahan.

4. Tahapan Prosedur Impor Barang ke Indonesia

Setelah memenuhi persyaratan administrasi dan menyiapkan dokumen, importir dapat menjalankan proses pengadaan dan pengiriman barang dari luar negeri. Secara umum, prosedur impor barang ke Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahapan berikut.

Tahap 1: Mengidentifikasi Kebutuhan dan Spesifikasi Barang

Langkah pertama adalah menentukan barang yang akan diimpor sesuai kebutuhan perusahaan.

Importir perlu mengetahui secara detail karakteristik barang, seperti:

  • Nama dan jenis barang.
  • Fungsi dan kegunaan.
  • Komposisi atau material.
  • Negara asal.
  • Jumlah barang.
  • Spesifikasi teknis.
  • Kondisi barang, baru atau bekas.
  • Nilai pembelian.

Identifikasi ini penting karena setiap jenis barang dapat memiliki ketentuan impor yang berbeda.

Misalnya, impor mesin produksi memiliki persyaratan yang mungkin berbeda dengan impor bahan makanan, produk kosmetik, atau perangkat elektronik.

Tahap 2: Memeriksa HS Code dan Ketentuan Lartas

Setelah spesifikasi barang diketahui, importir harus menentukan klasifikasi HS Code. Langkah berikutnya adalah memeriksa apakah barang termasuk kategori bebas impor, barang yang memerlukan persetujuan tertentu, atau barang yang dilarang untuk diimpor. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui sistem Indonesia National Single Window (INSW) dan referensi peraturan kementerian atau lembaga terkait.

Pada tahap ini, importir perlu memastikan:

  1. Kode HS sesuai karakteristik barang.
  2. Tarif bea masuk yang berlaku.
  3. Ketentuan pajak dalam rangka impor.
  4. Persyaratan perizinan teknis.
  5. Ketentuan pembatasan atau larangan impor.
  6. Persyaratan fasilitas tarif preferensi jika tersedia.

Pemeriksaan sebelum transaksi sangat penting untuk menghindari risiko barang tertahan setelah tiba di Indonesia.

Tahap 3: Memilih Supplier atau Eksportir

Setelah memastikan barang dapat diimpor, perusahaan dapat memilih pemasok dari negara asal.

Pemilihan supplier sebaiknya mempertimbangkan:

  • Reputasi perusahaan.
  • Kualitas produk.
  • Harga penawaran.
  • Kapasitas produksi.
  • Kemampuan memenuhi spesifikasi.
  • Ketepatan waktu pengiriman.
  • Kelengkapan dokumen ekspor.
  • Metode pembayaran.

Importir sebaiknya melakukan verifikasi terhadap legalitas dan kredibilitas supplier untuk mengurangi risiko penipuan atau pengiriman barang yang tidak sesuai pesanan.

Tahap 4: Menentukan Incoterms dalam Transaksi Impor

Incoterms merupakan ketentuan perdagangan internasional yang menjelaskan pembagian tanggung jawab, biaya, dan risiko antara penjual dan pembeli dalam pengiriman barang. Incoterms yang sering digunakan dalam transaksi impor antara lain:

Incoterms Penjelasan
EXW Penjual menyediakan barang di tempat yang disepakati; pembeli menanggung sebagian besar proses pengambilan dan pengiriman.
FOB Penjual bertanggung jawab sampai barang dimuat di atas kapal di pelabuhan pengapalan yang disepakati.
CFR Penjual membayar biaya pengangkutan sampai pelabuhan tujuan, tetapi risiko berpindah ketika barang telah dimuat di kapal.
CIF Penjual membayar biaya pengangkutan dan asuransi minimum sampai pelabuhan tujuan sesuai ketentuan.
DAP Penjual menanggung pengiriman sampai tempat tujuan yang disepakati, siap untuk dibongkar.
DDP Penjual menanggung pengiriman hingga tempat tujuan dan menyelesaikan kewajiban impor yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan.

Penggunaan Incoterms harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dalam mengelola pengiriman, asuransi, dan proses kepabeanan. Importir juga perlu memahami bahwa Incoterms tidak secara otomatis mengatur perpindahan kepemilikan barang atau metode pembayaran.

Tahap 5: Membuat Purchase Order dan Sales Contract

Setelah supplier dipilih dan ketentuan transaksi disepakati, importir dapat menerbitkan Purchase Order (PO). PO berisi informasi mengenai barang yang dipesan, jumlah, harga, spesifikasi, jadwal pengiriman, serta ketentuan pembayaran. Apabila diperlukan, transaksi dapat diperkuat dengan Sales Contract yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara lebih terperinci.

Beberapa aspek penting dalam kontrak meliputi:

  1. Deskripsi dan spesifikasi barang.
  2. Harga dan mata uang transaksi.
  3. Metode pembayaran.
  4. Incoterms.
  5. Jadwal pengiriman.
  6. Ketentuan inspeksi barang.
  7. Penyelesaian sengketa.
  8. Ketentuan pengembalian atau penggantian barang.

Tahap 6: Melakukan Pembayaran kepada Supplier

Pembayaran impor dapat dilakukan menggunakan beberapa metode, seperti Telegraphic Transfer (T/T), Letter of Credit (L/C), dan metode lain yang disepakati. Letter of Credit merupakan instrumen pembayaran yang melibatkan bank untuk memberikan jaminan pembayaran kepada eksportir sepanjang persyaratan dokumen dalam L/C terpenuhi. Pemilihan metode pembayaran perlu mempertimbangkan nilai transaksi, tingkat kepercayaan terhadap supplier, risiko negara asal, dan kemampuan keuangan perusahaan.

Tahap 7: Pengiriman Barang dari Negara Asal

Setelah transaksi diselesaikan sesuai kesepakatan, supplier mempersiapkan barang untuk dikirim ke Indonesia.

Pengiriman dapat menggunakan:

  • Sea Freight atau transportasi laut.
  • Air Freight atau transportasi udara.
  • Pengiriman multimoda sesuai kebutuhan.

Pada tahap ini, importir perlu berkoordinasi dengan freight forwarder untuk memastikan jadwal pengiriman, ketersediaan ruang muat, dokumen pengangkutan, serta estimasi kedatangan barang. Supplier juga harus menyiapkan Commercial Invoice, Packing List, dan dokumen pengangkutan sesuai moda transportasi yang digunakan.

Tahap 8: Penyusunan dan Penyampaian PIB

Ketika barang akan masuk ke kawasan pabean Indonesia, importir atau Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dapat menyiapkan Pemberitahuan Impor Barang. PIB disusun berdasarkan dokumen transaksi, dokumen pengangkutan, data barang, dan dokumen pelengkap pabean lainnya.

Informasi yang disampaikan harus akurat, terutama terkait:

  1. Identitas importir.
  2. Nama pemasok.
  3. HS Code.
  4. Jumlah dan satuan barang.
  5. Nilai transaksi.
  6. Freight dan insurance.
  7. Negara asal barang.
  8. Tarif bea masuk.
  9. Pajak dalam rangka impor.
  10. Dokumen perizinan.

PIB disampaikan melalui sistem pelayanan kepabeanan sesuai prosedur yang berlaku.

Tahap 9: Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Impor

Setelah data PIB disiapkan, importir harus menghitung dan menyelesaikan kewajiban pembayaran kepabeanan sesuai ketentuan. Pembayaran meliputi bea masuk, cukai apabila dikenakan, dan pajak dalam rangka impor. Dokumen pembayaran harus sesuai dengan data PIB agar tidak menimbulkan hambatan dalam proses penyelesaian impor.

Tahap 10: Pemeriksaan Dokumen dan Fisik Barang

Setelah PIB disampaikan, sistem kepabeanan melakukan penelitian dan penetapan jalur pelayanan berdasarkan manajemen risiko. Pemeriksaan dapat mencakup penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sesuai penetapan. Apabila diperlukan pemeriksaan fisik, importir harus menyiapkan barang di tempat pemeriksaan dan memenuhi permintaan dokumen dari Bea dan Cukai.

Tahap 11: Mendapatkan Persetujuan Pengeluaran Barang

Setelah kewajiban pabean diselesaikan dan seluruh persyaratan dipenuhi, Bea dan Cukai dapat menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

SPPB menjadi dasar bagi importir untuk mengurus pengeluaran barang dari kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara sesuai prosedur yang berlaku. Setelah barang keluar, perusahaan dapat melanjutkan proses pengangkutan menuju gudang atau lokasi operasional. Tahap ini juga perlu disertai pemeriksaan jumlah dan kondisi barang untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan.

5. Proses Kepabeanan dalam Kegiatan Impor

Proses kepabeanan merupakan bagian utama dalam prosedur impor barang ke Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pelayanan terhadap barang yang masuk ke daerah pabean. Dalam pelaksanaannya, proses kepabeanan menggunakan sistem pemberitahuan, penelitian dokumen, pembayaran kewajiban impor, serta pemeriksaan berdasarkan manajemen risiko.

  1. Penyampaian Pemberitahuan Impor Barang

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) merupakan dokumen utama dalam penyelesaian impor untuk dipakai. Importir bertanggung jawab memastikan data yang dimasukkan ke dalam PIB sesuai dengan dokumen transaksi dan kondisi barang sebenarnya. Penyampaian PIB dilakukan melalui sistem pelayanan kepabeanan secara elektronik. Dalam praktiknya, importir dapat menggunakan fasilitas pengurusan sendiri atau menunjuk PPJK untuk membantu penyelesaian administrasi.

  1. Penelitian Dokumen oleh Bea dan Cukai

Setelah PIB disampaikan, Bea dan Cukai melakukan penelitian berdasarkan data yang tersedia.

Penelitian dapat mencakup:

  1. Kesesuaian identitas importir.
  2. Kesesuaian uraian dan klasifikasi barang.
  3. Kebenaran nilai pabean.
  4. Kesesuaian jumlah dan jenis barang.
  5. Pemenuhan ketentuan larangan dan pembatasan.
  6. Kesesuaian pembayaran bea masuk dan pajak impor.

Apabila terdapat ketidaksesuaian atau informasi yang perlu diperjelas, petugas dapat meminta dokumen atau data tambahan kepada importir.

  1. Sistem Jalur Merah dan Jalur Hijau

Salah satu bagian penting dalam proses kepabeanan adalah penetapan jalur pelayanan berdasarkan manajemen risiko.

Secara umum, jalur yang dikenal dalam proses impor reguler meliputi:

  • Jalur Hijau

Tanpa pemeriksaan fisik rutin

Jalur pelayanan dan pengawasan yang memungkinkan pengeluaran barang tanpa pemeriksaan fisik sebelum penerbitan persetujuan pengeluaran barang, sesuai ketentuan yang berlaku.

  • Jalur Merah

Pemeriksaan fisik

Jalur pelayanan dan pengawasan yang melibatkan penelitian dokumen serta pemeriksaan fisik barang sebelum penerbitan persetujuan pengeluaran barang. Penetapan jalur bukan semata-mata ditentukan oleh pilihan importir. Sistem kepabeanan menggunakan manajemen risiko dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk profil importir, karakteristik barang, dan informasi terkait transaksi.

Untuk jalur merah, importir harus menyiapkan barang untuk pemeriksaan dan memenuhi permintaan dokumen sesuai batas waktu yang ditentukan. Sementara itu, pada jalur hijau, pemeriksaan fisik tidak dilakukan sebelum pengeluaran barang dalam proses normal jalur tersebut. Namun, Bea dan Cukai tetap dapat meminta dokumen atau melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.

  1. Pemeriksaan Fisik Barang Impor

Pemeriksaan fisik bertujuan memastikan bahwa barang yang diberitahukan dalam PIB sesuai dengan kondisi barang sebenarnya.

Pemeriksaan dapat mencakup:

  • Jenis barang.
  • Jumlah dan kuantitas.
  • Merek dan tipe.
  • Spesifikasi produk.
  • Nomor seri.
  • Kondisi kemasan.
  • Negara asal apabila relevan.
  • Informasi lain yang berkaitan dengan klasifikasi dan ketentuan impor.

Importir harus memastikan bahwa barang tersedia di lokasi pemeriksaan. Importir juga dapat menunjuk perwakilan untuk menghadiri pemeriksaan sesuai prosedur. Apabila barang tidak sesuai dengan pemberitahuan, importir perlu menyelesaikan permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan ketentuan kepabeanan yang berlaku.

  1. Penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang

Setelah seluruh kewajiban pabean diselesaikan, proses selanjutnya adalah penerbitan SPPB. SPPB menjadi salah satu dokumen penting yang menunjukkan bahwa barang telah memperoleh persetujuan pengeluaran dari kawasan pabean.

Setelah SPPB diterbitkan, importir dapat berkoordinasi dengan pihak pengelola terminal, perusahaan pelayaran, atau pengangkut untuk menyelesaikan administrasi pengeluaran barang. Perlu diperhatikan bahwa pengeluaran barang juga harus mengikuti prosedur operasional tempat penimbunan sementara dan penyelesaian biaya terminal yang berlaku.

6. Perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor

Salah satu komponen penting yang harus diperhitungkan sebelum melakukan impor adalah biaya kepabeanan dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Importir perlu membuat estimasi biaya secara menyeluruh agar dapat mengetahui total landed cost barang setelah tiba di Indonesia.

  1. Bea Masuk

Bea masuk merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor berdasarkan ketentuan tarif kepabeanan.

Besarnya bea masuk ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu:

  1. HS Code barang.
  2. Nilai pabean.
  3. Negara asal barang.
  4. Ketentuan tarif umum atau tarif preferensi.
  5. Fasilitas kepabeanan apabila tersedia.

Dalam perhitungan umum, nilai pabean untuk penghitungan bea masuk menggunakan dasar Cost, Insurance, and Freight (CIF), yang disesuaikan dengan ketentuan penetapan nilai pabean.

Rumus sederhananya:

BeaMasuk=NilaiPabeanTarifBeaMasuk

  1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor

PPN merupakan pajak yang dapat dikenakan atas impor Barang Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan. Penghitungan PPN impor memperhatikan dasar pengenaan pajak yang berlaku, termasuk nilai impor dan ketentuan tarif PPN yang sedang berlaku. Importir perlu memperhatikan status barang, fasilitas perpajakan, serta ketentuan pengkreditan pajak masukan apabila memenuhi persyaratan.

  1. Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

PPh Pasal 22 impor merupakan pajak yang dipungut sehubungan dengan kegiatan impor barang. Besaran tarifnya dapat berbeda berdasarkan klasifikasi barang, status importir, penggunaan Angka Pengenal Importir, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Karena itu, perusahaan perlu memastikan tarif yang digunakan sesuai dengan ketentuan terbaru.

  1. Cukai

Untuk barang yang termasuk kategori barang kena cukai, importir juga harus memperhitungkan kewajiban cukai sesuai peraturan. Contohnya adalah produk tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, dan etil alkohol. Tidak semua barang impor dikenakan cukai. Kewajiban ini hanya berlaku terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang kena cukai.

  1. Contoh Sederhana Perhitungan Bea Masuk

Berikut ilustrasi perhitungan untuk memberikan gambaran mengenai komponen biaya impor.

Misalnya, perusahaan mengimpor mesin industri dengan data berikut:

Komponen Nilai
Harga barang (FOB) USD 10.000
Freight USD 1.000
Insurance USD 100
Nilai CIF USD 11.100

Dengan asumsi kurs ilustratif Rp16.000 per USD, nilai pabean sederhananya adalah:

USD 11.100Rp16.000=Rp177.600.000

Apabila tarif bea masuk ilustratif sebesar 5%, maka:

\[ Rp177.600.000 \times 5\% = Rp8.880.000 \]

Dengan demikian, estimasi bea masuk adalah Rp8.880.000.

Angka tersebut hanya merupakan ilustrasi, bukan tarif resmi untuk mesin industri. Perhitungan aktual harus menggunakan kurs dan ketentuan nilai pabean yang berlaku pada tanggal terkait, HS Code yang benar, tarif yang sesuai, serta ketentuan PDRI dan fasilitas perpajakan.

Perusahaan juga perlu memperhitungkan biaya lain, seperti:

  • Biaya freight forwarding.
  • Biaya terminal handling.
  • Biaya penumpukan.
  • Biaya pengurusan dokumen.
  • Biaya pengiriman domestik.
  • Biaya pemeriksaan atau karantina apabila diperlukan.
  • Biaya penyimpanan akibat keterlambatan pengeluaran barang.

Perhitungan seluruh komponen tersebut penting untuk mengetahui biaya impor secara menyeluruh dan menentukan harga jual produk yang tepat.

7. Peran Freight Forwarder dan PPJK dalam Proses Impor

Dalam kegiatan impor, perusahaan sering bekerja sama dengan freight forwarder dan Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Meskipun keduanya sama-sama mendukung kegiatan logistik internasional, fungsi dan tanggung jawabnya berbeda.

  1. Freight Forwarder

Freight forwarder merupakan perusahaan yang membantu mengatur proses pengiriman barang dari negara asal menuju negara tujuan.

Layanan yang umumnya diberikan meliputi:

  1. Pemesanan ruang kapal atau pesawat.
  2. Pengaturan jadwal pengiriman.
  3. Koordinasi dengan eksportir dan importir.
  4. Pengurusan dokumen pengangkutan.
  5. Pengaturan konsolidasi barang.
  6. Koordinasi pengiriman domestik.
  7. Pemantauan status pengiriman.

Freight forwarder membantu importir mengelola proses transportasi internasional secara lebih terorganisasi.

  1. Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

PPJK merupakan badan usaha yang menyediakan jasa pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa importir atau eksportir.

Dalam kegiatan impor, PPJK dapat membantu:

  • Menyiapkan PIB.
  • Memeriksa kelengkapan dokumen.
  • Melakukan klasifikasi dan penginputan data barang.
  • Menghitung estimasi bea masuk dan pajak impor.
  • Mengurus proses administrasi kepabeanan.
  • Berkoordinasi dalam pemeriksaan barang.
  • Membantu penyelesaian dokumen pengeluaran barang.

Penggunaan PPJK dapat membantu perusahaan yang belum memiliki sumber daya internal dengan kompetensi kepabeanan yang memadai. Namun, penunjukan PPJK tidak menghilangkan tanggung jawab importir untuk memastikan kebenaran informasi dan pemenuhan kewajiban impornya.

8. Kendala yang Sering Terjadi dalam Prosedur Impor Barang

Meskipun proses impor telah memiliki mekanisme dan sistem pelayanan elektronik, pelaku usaha masih dapat menghadapi berbagai kendala.

Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain sebagai berikut.

  1. Kesalahan Penentuan HS Code

Kesalahan klasifikasi barang dapat menyebabkan perbedaan tarif bea masuk dan ketidaksesuaian ketentuan lartas. Solusinya adalah melakukan identifikasi teknis barang secara menyeluruh dan memastikan klasifikasi sesuai BTKI.

  1. Dokumen Tidak Sesuai

Perbedaan informasi antara Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan PIB dapat menimbulkan pertanyaan dalam proses penelitian dokumen. Untuk menghindarinya, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan silang sebelum dokumen disampaikan.

  1. Perizinan Impor Belum Lengkap

Barang yang membutuhkan persetujuan teknis dapat mengalami hambatan apabila importir belum memenuhi persyaratan. Karena itu, pemeriksaan ketentuan lartas sebaiknya dilakukan sebelum supplier mengirimkan barang.

  1. Kesalahan Penentuan Nilai Pabean

Nilai pabean tidak selalu hanya berdasarkan harga yang tercantum dalam invoice. Terdapat komponen tertentu yang harus diperhitungkan sesuai ketentuan penetapan nilai pabean. Importir harus menyiapkan bukti transaksi, biaya pengangkutan, asuransi, dan dokumen pendukung lainnya.

  1. Keterlambatan Pemeriksaan dan Pengeluaran Barang

Keterlambatan dapat terjadi akibat dokumen yang belum lengkap, pemeriksaan fisik, perizinan yang belum terpenuhi, atau kendala operasional. Untuk mengurangi risiko, importir perlu menyiapkan dokumen sejak awal dan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat.

  1. Biaya Demurrage dan Storage

Barang yang terlalu lama berada di pelabuhan atau terminal dapat menimbulkan biaya tambahan. Demurrage berkaitan dengan penggunaan kontainer melewati masa bebas waktu yang ditentukan, sedangkan storage merupakan biaya penyimpanan barang di fasilitas terkait. Importir sebaiknya memahami free time, jadwal kedatangan kapal, proses pengurusan PIB, dan estimasi pengeluaran barang agar biaya tambahan dapat diminimalkan.

9. Peraturan dan Kebijakan Impor Barang yang Berlaku di Indonesia

Pelaksanaan impor barang di Indonesia harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur kepabeanan, perdagangan internasional, perizinan usaha, dan perpajakan.

Beberapa regulasi penting yang perlu diperhatikan importir antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006

Undang-undang ini menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan kepabeanan di Indonesia, termasuk pengawasan barang impor, pemberitahuan pabean, pungutan bea masuk, dan ketentuan kepabeanan lainnya.

  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Peraturan ini mengatur kebijakan dan pengaturan impor secara menyeluruh, termasuk prosedur perizinan melalui OSS dan INATRADE serta ketentuan NIB yang berlaku sebagai API. Peraturan ini juga menjadi dasar penting untuk memahami persyaratan administrasi importir dan pengaturan barang impor.

  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025

Peraturan ini merupakan perubahan atas Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Importir perlu memperhatikan ketentuan perubahan tersebut ketika melakukan kegiatan impor.

  1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026

Peraturan ini merupakan perubahan kedua atas Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Peraturan tersebut telah tercatat berstatus berlaku dalam JDIH Kementerian Perdagangan. Oleh sebab itu, importir perlu membaca ketentuan terbaru beserta perubahan sebelumnya, bukan hanya mengacu pada naskah awal Permendag Nomor 16 Tahun 2025.

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

Peraturan ini mengatur mekanisme pengeluaran barang impor untuk dipakai, termasuk pemenuhan kewajiban pabean dan penggunaan dokumen pemberitahuan impor.

  1. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023

Peraturan ini memberikan petunjuk pelaksanaan pengeluaran barang impor untuk dipakai sebagai tindak lanjut ketentuan PMK Nomor 190/PMK.04/2022.

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk

Peraturan ini menjadi salah satu acuan dalam penentuan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk.

  1. Peraturan Perpajakan tentang PPN dan PPh Pasal 22 Impor

Importir juga wajib memperhatikan ketentuan perpajakan yang mengatur pengenaan PPN dan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor, termasuk perubahan tarif dan ketentuan fasilitas yang berlaku. Daftar regulasi tersebut merupakan acuan utama, bukan daftar yang mencakup seluruh ketentuan impor. Peraturan sektoral, ketentuan tarif, dan kebijakan komoditas tertentu tetap harus diperiksa sesuai jenis barang yang diimpor.

10. Strategi Mengelola Kegiatan Impor agar Lebih Efisien

Pengelolaan impor yang baik membutuhkan koordinasi antara bagian purchasing, logistik, keuangan, legal, dan kepabeanan. Perusahaan tidak cukup hanya berfokus pada harga pembelian barang dari supplier. Biaya transportasi, pajak, bea masuk, perizinan, dan risiko keterlambatan juga harus menjadi bagian dari perencanaan.

Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan.

  1. Melakukan Perencanaan Impor Sebelum Transaksi

Sebelum melakukan pemesanan, perusahaan perlu menganalisis kebutuhan barang, ketentuan impor, estimasi biaya, serta jadwal pengiriman.

  1. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Impor

SOP impor membantu memastikan setiap tahapan dilakukan secara konsisten. SOP dapat mencakup proses pemilihan supplier, pemeriksaan dokumen, persetujuan pembelian, pengiriman, kepabeanan, dan penerimaan barang.

  1. Meningkatkan Kompetensi Karyawan

Karyawan yang menangani impor harus memahami regulasi kepabeanan, HS Code, Incoterms, dokumen perdagangan internasional, serta penghitungan bea masuk dan pajak impor.

  1. Menggunakan Sistem Dokumentasi Digital

Penyimpanan dokumen secara digital membantu perusahaan mengelola invoice, packing list, PIB, dokumen pengangkutan, dan bukti pembayaran secara lebih sistematis.

  1. Melakukan Evaluasi Supplier dan Freight Forwarder

Perusahaan perlu mengevaluasi ketepatan waktu, kualitas layanan, biaya, dan kelengkapan dokumen dari setiap mitra bisnis.

  1. Menghitung Total Landed Cost

Perhitungan total landed cost membantu perusahaan mengetahui keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mendatangkan barang hingga sampai ke lokasi tujuan.

Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat mengurangi biaya yang tidak diperlukan dan meningkatkan efektivitas kegiatan perdagangan internasional.

11. Pentingnya Memahami Prosedur Impor bagi Perusahaan

Pemahaman mengenai prosedur impor barang ke Indonesia memiliki manfaat strategis bagi perusahaan, khususnya perusahaan yang bergantung pada pasokan bahan baku, mesin, komponen, dan produk dari luar negeri.

Pertama, pemahaman regulasi membantu perusahaan menghindari pelanggaran administrasi dan kepabeanan. Setiap barang memiliki karakteristik serta ketentuan yang berbeda sehingga proses identifikasi sebelum transaksi menjadi sangat penting.

Kedua, penguasaan dokumen impor membantu mempercepat proses administrasi. Dokumen yang lengkap dan konsisten akan mempermudah proses penyampaian PIB, penelitian dokumen, dan pemeriksaan barang.

Ketiga, pemahaman penghitungan bea masuk dan pajak impor membantu perusahaan menyusun anggaran secara akurat. Dengan mengetahui estimasi landed cost, perusahaan dapat menentukan harga pembelian dan strategi penjualan yang lebih kompetitif.

Keempat, kemampuan mengelola koordinasi dengan supplier, freight forwarder, PPJK, dan Bea dan Cukai membantu perusahaan mengurangi risiko keterlambatan pengiriman.

Kelima, pemahaman terhadap sistem kepabeanan dan perdagangan internasional dapat meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan impor.

Oleh karena itu, perusahaan perlu memberikan perhatian terhadap peningkatan kompetensi karyawan yang menangani purchasing, import-export, shipping, logistik, dan kepabeanan.

12. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang Prosedur Impor Barang ke Indonesia

  1. Apa saja persyaratan utama untuk melakukan impor barang ke Indonesia?

Persyaratan utama impor meliputi legalitas importir berupa NIB yang berlaku sebagai API, pemenuhan perizinan sesuai jenis barang, penentuan HS Code, pemeriksaan ketentuan larangan dan pembatasan, serta kelengkapan dokumen perdagangan dan kepabeanan.

  1. Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk proses impor barang?

Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi Commercial Invoice, Packing List, Bill of Lading atau Airway Bill, PIB, serta dokumen tambahan seperti Certificate of Origin, dokumen asuransi, dan perizinan teknis apabila diwajibkan.

  1. Apa fungsi HS Code dalam kegiatan impor?

HS Code digunakan untuk mengklasifikasikan barang berdasarkan sistem harmonisasi perdagangan internasional. Kode ini menjadi dasar penentuan tarif bea masuk, ketentuan pajak, dan persyaratan larangan atau pembatasan impor.

  1. Apa perbedaan jalur merah dan jalur hijau dalam proses kepabeanan?

Jalur merah melibatkan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebelum persetujuan pengeluaran barang. Sementara itu, jalur hijau memungkinkan pengeluaran barang tanpa pemeriksaan fisik sebelum penerbitan persetujuan, sesuai ketentuan yang berlaku.

  1. Apa yang dimaksud dengan PIB dalam prosedur impor?

PIB atau Pemberitahuan Impor Barang merupakan dokumen pemberitahuan pabean yang disampaikan importir untuk memenuhi kewajiban kepabeanan atas barang impor. Dokumen ini memuat informasi mengenai importir, barang, nilai pabean, klasifikasi, tarif, dan kewajiban pembayaran.

  1. Apa saja biaya yang harus dibayar dalam kegiatan impor?

Biaya impor dapat mencakup bea masuk, PPN impor, PPh Pasal 22 impor, cukai apabila dikenakan, biaya pengangkutan, asuransi, biaya terminal, freight forwarding, dan biaya pengurusan kepabeanan.

  1. Apakah perusahaan dapat menggunakan jasa PPJK untuk mengurus impor?

Ya. Perusahaan dapat memberikan kuasa kepada PPJK untuk membantu pengurusan dokumen dan pemenuhan kewajiban kepabeanan. Namun, importir tetap bertanggung jawab memastikan kebenaran data dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Kesimpulan

Prosedur impor barang ke Indonesia merupakan rangkaian kegiatan yang membutuhkan pemahaman mengenai legalitas importir, klasifikasi barang, dokumen perdagangan internasional, ketentuan perizinan, dan proses kepabeanan. Tahapan impor dimulai dari identifikasi barang, pemeriksaan HS Code dan ketentuan lartas, pemilihan supplier, penentuan Incoterms, pembayaran, pengiriman internasional, penyampaian PIB, pembayaran bea masuk dan pajak impor, pemeriksaan pabean, hingga penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.

Setiap tahapan harus dilakukan secara cermat agar kegiatan impor berjalan lancar dan tidak menimbulkan biaya tambahan akibat kesalahan administrasi atau ketidakpatuhan terhadap regulasi. Perusahaan juga perlu mengikuti perkembangan peraturan perdagangan dan kepabeanan karena kebijakan impor dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan pengendalian perdagangan nasional.

Dengan memahami prosedur impor barang secara menyeluruh, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengoptimalkan biaya logistik, meminimalkan risiko kepabeanan, dan mendukung kelancaran kegiatan perdagangan internasional.

Referensi dan Sumber Acuan

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
  3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
  4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 16 Tahun 2025.
  5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 16 Tahun 2025.
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.
  7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
  9. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).
  10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), informasi dan pedoman Impor untuk Dipakai serta FAQ Kepabeanan.
  11. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, kebijakan dan pengaturan impor.
  12. Indonesia National Single Window (INSW), informasi ketentuan larangan dan pembatasan serta pelayanan perdagangan internasional.
  13. World Customs Organization (WCO), Harmonized Commodity Description and Coding System.
  14. International Chamber of Commerce (ICC), Incoterms 2020.
  15. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, ketentuan nilai pabean dan pungutan impor.